Papua.Utusanindo.Com.Keerom,-Untuk ke-3 kalinya Kabupaten Keerom kembali mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bersama Kabupaten Merauke. Sementera Kabupaten Mamteng dan Mappi mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
BPK-RI Kantor Perwakilan Jayapura, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, kepada 4 Kabupaten pada kesempatan kedua, Senin (31/5/21) kemarin.
Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, pun menerima opini tersebut langsung dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Paula Hendry Simatupang, di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Kawasan Entrop, Jayapura.
Keempat pimpinan daerah yang menerima hasil LHP selain Bupati Keerom, juga ada Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT, Bupati Mamteng, Ricky Ham Pagawak, SH, MSi dan Wakil Bupati Mappi, Jaya Ibnu Suud, ST.
Selain Bupati, hasil LHP juga diberikan kepada Pimpinan DPRD keempat kabupaten, dari Keerom hadir Ketua DPRD, Bambang Mujiono, SE. Turut mendampingi Bupati Keerom di kesempatan tersebut, ada Pj. Sekda Keerom, Daniel Panca Pasanda, AP, MSi, Kepala BPKAD Keerom, Triiswanda Indra, Kepala Inspektorat, Vincensius Jehandu, dll.
Mendapatkan opini WTP tersebut, Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, menyampaikan terimakasih atas dukungan OPD dan masyarakat Keerom sehingga untuk ketiga kalinya Keerom bisa meraih opini WTP.
‘’Tak mudah untuk mempertahankan opini WTP apalagi tahun ini dari kriteria penilaian, Keerom memiliki catatan 0 untuk ketidakpedulian atau tindaklanjut atas rekomendasi dari BPK RI. Ini menunjukkan kita serius dalam melakukan tindaklanjut atas rekomendasi dari LHP BPK RI, ini akan kita tingkatkan dan pertahankan di tahun-tahun selanjutnya,’’ujarnya.
Sementara itu, Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT, pada kesempatan berikut menyampaikan bahwa dalam melaksanakan atau melakukan pelaporan keuangan, pemerintah daerah mengalami banyak kendala terutama terkait dengan keterbatasan tool (perangkat) yang digunakan, salah satunya adalah perubahan penggunaan aplikasi keuangan Simda ke SIPD.
‘’Demikian pula menyangkut keterbatasan jaringan komunikasi online dll terutama untuk pemerintah daerah yang berada di kawasan pedalaman atau pegunungan, namun ini tak menyurutkan pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan yang baik, sehingga dukungan BPK yang memberikan support untuk mengataski kendala-kendala tersebut sangat kami apresiasi,’’ujarnya.
Sedangkan Kepala BPK-RI Perwakilan Papua, Paula Hendri Simatupang, menyampaikan bahwa secara umum hingga saat ini dari 18 Kab/Kota yang telah dilakukan pemeriksaannya, terjadi peningkatan atau perbaikan dari sisi pelaporan keuangan.
‘’Hingga saat ini kita serahkan dan beberapa hari kedepan, ada 18 kabu/kota yang kita telah periksa dan secara umum ada peningkatan, ada dua kabupaten yang sebelumnya disclaimer kini mendapatkan opini WDP. Semoga kedepan ini bisa meningkat terus dan mendapatkan opini WTP, sementara yang telah WTP agar dipertahankan, karena ujung dari LHP adalah perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan yang muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat di kab/kota masing-masing,’’ujarnya.
Kepala BPK yang dalam sepekan kedepan akan mendapat tugas baru ke provinsi lain, juga menyampaikan terimakasih atas dukungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sehingga selama dua tahun ia menjalankan tugasnya di Papua bisa berjalan baik.(N)
