Papua.Utusanindo.Com. KEEROM,-Seluruh Kepala daerah, Bupati dan Wakil bupati mengikuti kegiatan rapat kordinasi dengan Presiden RI, Jokowi Dodo secara virtual.
Begitu juga dengan Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP dan Wakil Bupati Keerom, Drs. H. Wahfir Kosasih, SH, MH, M.Si, bersama Forkompinda Keerom yang hadir seperti, Ketua DPRD Keerom, Wakapolres Keerom, Sekda Keerom, Asisten II dan lainnya. Mereka mengikuti zoom meeting yang bertempat di ruang rapat Bupati Keerom, Jl. Transpapua, Arso, Rabu (13/4/21).
Presiden RI, Jokowi Dodo, memimpin langsung kegiatan dengan memberikan arahan dan pokok pikiran tentang kebijakan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di masa pandemi Covid19. Kemudian secara bertutut-turut ada materi tambahan dari Menteri Koordonator Ekonomi, Polhukam, Menkes, Menkeu, hingga Mendagri.
Usai mengikuti rapat koordinasi, Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, mengemukakan dalam rapat koordinasi tersebut, jelas sekali arahan Presiden Joko Widodo dan beberapa menterinya.
‘’Intinya bagaimana pemerintahan hasil Pilkada ini benar-benar memiliki bekal ada pokok pikiran yang diberikan persiden dan beberapa menteri untuk menjadi bekal pada pelaksanaan pemerintahan khususnya pimpinan atau kepala daerah yang baru dilantik di seluruh Indonesia,’’ujarnya.
Ditambahkan, khusus untuk Keerom sangat jelas arahan dan petunjuk Presiden. ‘’Hal ini akan kami tindaklanjuti terutama dalam pengelolaan dana-dana dari transfer kepada daerah yang diberikan dari pusat yang harus kita kelola sesuai arahan presiden,’’lanjutnya.
Ia menyebut ada beberapa pokok pikiran hasil rapat zoom meeting, salah satunya , pertama pemulihan ekonomi dan yang kedua penanganan covid19 itu sendiri. ‘’ Karena Untuk covid ini memberi dampak luas termasuk ekonomi. Jadi anggaran ini benar-benar di tahun 2021 dan kedepannya pada setiap perangkat daerah, intruksi dan arahan presiden harus kita laksanakan,’’ujarnya lebih lanjut.
Ia juga menyebut fokus Keerom saat ini adalah bagaimana pemulihan kekonomi ini harus dilakukan. ‘’Tentu tekanan dari pak Presiden tadi jelas bahwa belanja public itu harus dinaikkan sesuai porsi yang sebenarnya yaitu lebih dari 50 persen. Padahal dari paparan pegawai selama ini diseluruh Indonesia lebih besar dari belanja public modal,’’tambahnya.(N)
