Papua.Utusanindo.Com. KEEROM,- untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan menjalankan beberapa program prioritas bagi masyarakat Keerom, maka Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, mengemukakan komitmen mereka untuk berkolaborasi. Komitmen ini disampaikan usai pertemuan di ruang kerja Bupati Keerom, Senin (22/03/2021).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar mengatakan BKKBN harus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemkab Keerom. Tujuannya untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) di semua daerah di Provinsi Papua termasuk Keerom.
“Hal ini diharapkan bisa menopang visi misi gubernur dan para bupati dalam membagun indeks pembangunan keluarga di seluruh tanah Papua ini,” paparnya.
Karena menurutnya sampai saat ini, masih ada masyarakat yang mengartikan bahwa KB ini membatasi kelahiran padahal sebenarnya tidak seperti itu. Program KB merupakan program skala nasional yang dikelola oleh BKKBN dan banyak manfaatnya yakni mewujudkan kesehatan keluarga atau informasi keluarga sehat yang akan menghasilkan keluarga yang berkualitas, katanya.
Sarles juga menyampaikan, dalam waktu dekat BKKBN bersama Pemkab Keerom akan melakukan pendataan keluarga yang dilakukan dalam lima tahun sekali.
“Kita berharap bisa tercover semua penduduk yang ada di Keerom untuk mewujudkan program-program kesejahteraan masyarakat. Data-data ini nanti kami akan presentasikan kepada Bapak Bupati Keerom sehingga bisa digunakan untuk merencanakan program-program kemasyarakat yang lainya,”tuturnya.
Sementara itu Bupati Kabupaten Keerom, Piter Gusbager menyampikan apresiasi kepada BKKBN Provinsi Papua terhadap beberapa program prioritas yang akan dikolaborasikan dengan pemkab keerom di tahun 2021 ini.
“Pada intinya saya selaku Bupati sangat mendukung atas program pendataan kependudukan ini, karena saya yakin keuarga adalah benteng untuk melahirkan generasi emas dan calon-calon pemimpin masa depan untuk negeri dan bangsa ini,” ujar Bupati Keerom itu.
Dirinya juga sependapat bahwa program KB bukan saja membicarakan batasan kelahiran akan tetapi begitu banyak ilmu atau informasi tentang bagaimana membangun sebuah keluarga yang sehat, tanguh, mandiri, maju dan sejahtera.
“Ini yang kita harapkan, pengetahuan atau informasi ini harus sampai kepada masyarakat. Sehingga setiap pasangan yang ingin membagun sebuah keluarga, pemerintah sebagai wakil Tuhan tugasnya membantu untuk memberikan edukasi dan pengetahuan agar rumah tangganya kelak menjadi keluarga yang berkualitas,” ujar Piter Gusbager.
Tambahnya lagi, lewat pendataan keluarga ini pemerintah bisa mengetahui keluarga mana yang belum mempunyai akta nikah dan yang lainya. Hal ini akan berkaitan dengan program santunan kehamilan dan kelahiran dalam seribu hari kelahiran.
“Program ini merupakan bagian dari visi misi kami. Tetapi untuk mengklaim itu setiap keuarga atau kelahiran harus memiliki legalitas, jika tidak ini akan membingungkan kami bagaimana untuk membantu masyarakat,” tegasnya.
Karena menurutnya, semua pendataan keluarga itu berbasis NIK, dimana setiap bantuan baik itu pemulihan dalam masa pandemic Covid-19 dan yang akan disalurkan oleh pemerintah harus berbasis NIK.
“Untuk itu hal ini harus menjadi tugas bagi dinas pencatatan sipil untuk seger selesaikan 7000 jiwa penduduk keerom yang belum memiliki NIK atau KTP,” tutupnya.(N)
