Papua.Utusanindo.Com. Keerom-Dewan Adat Keerom ( DAK ) menyikapi situasi di Kabupaten Keerom yang belum stabil, ketika di wawancarai pada Jumat ( 29/1/2021 ).
Laurens Borotian selaku sekertaris Dewan Adat Keerom menyampaikan bahwa situasi pemerintahan Kabupaten Keerom pasca Pilkada 2020 sampai dengan tahun 2021 belum stabil, bahkan semakin memburuk terlebih lagi dengan adanya beberapa SKPD yang melakukan pemalangan, terkait dengan sejumlah tuntutan dan hak-hak yang belum terealisasikan.
Ia mengatakan, Pemerintah Daerah perlu menyikapinya dengan serius, karena ini menyangkut pelayanan. Terlebih lagi pada instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas-puskesmas, para guru, serta peningkatan Ekonomi Kerakyatan seperti Dinas Pertanian yang perlu diberi perhatian. Ungkapnya
Ia melanjutkan lagi bahwa hal yang lebih vital lagi terkait dengan BAPEDA, ” kita lihat, jadwal musrembang di kampung-kampung belum berjalan. Persoalan-persoalan yang ada pada kepemimpinan lama, itu jangan dibawah pada kepemimpinan baru “, katanya.
” Kami memberikan apresiasi terhadap amanat Wakil Bupati dalam hal ini Bupati terpilih pada tanggal 25/1/2021, saya kira ini satu terobosan di mana tenaga kontrak Keerom akan dihentikan atau diputuskan, itu untuk memperbaiki anggaran sehingga anggaran tahun 2021 ini tidak terganggu “, ujarnya.
Kemudian ia mengatakan lagi, hak-hak ASN yang dimasa kepemimpinan Bupati yang sebelumnya, kalau sampai hari ini belum ada tanda-tanda yang jelas maka diharapkan secepatnya menemukan persoalannya, kemudian bisa merealisasikannya.
” Saya kira, hal ini sudah dibicarakan setiap saat kepada pihak-pihak terkait seperti Polda Papua, Kejati bahkan Pemerintah Provinsi Papua sampai pada hari ini pun tidak ada satu tindakan yang dilakukan oleh mereka “, tukasnya.
Laurens menambahkan, ” kembali saya tegaskan Kabupaten Keerom, jika kami menginginkannya rusuh maka bisa saja terjadi. Oleh karena itu pihak-pihak berwajib perlu ambil sikap, karena kita lihat sendiri bahwa masyarakat Keerom ini menderita dan semua pembangunan ini tidak berjalan dengan semestinya “, tegasnya.
Saya berharap pemerintahan yang baru ini perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dewan Adat, dengan masyarakat adat, kepala-kepala suku yang ada di Kabupaten Keerom. Sehingga program yang turun ke masyarakat tidak ada kesalahan, dan tentunya program-program tersebut bisa turun tepat sasaran. Kepada pemerintahan yang baru, jika memang ada jalan terlebih khusus terkait hak-hak pegawai meskipun sedikit setidaknya dapat diperhatikan, tutupnya. ( Niko )
