Papua.Utusanindo.Com. KEEROM,-Upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Keerom, dan mengontrol kinerja ASN di tingkat distrik dan kampung agar memiliki kinerja yang baik, maka Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut, MUP, dan Wabup Keerom, Drs. H. Wahfir Kosasih, SH, MH, M.Si, kembali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke unit kerja di distrik-distrik pada awal pekan ini.
Dalam rangka 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Keerom, maka kali ini, Senin (29/3/21) Bupati Keerom melakukan inspeksi ke Distrik Skanto. Sementara Wakil Bupati melakukan inspeksi ke Distrik Arso dan Arso Barat.
Bupati Keerom, Piter Gusbager, sejak pagi hari telah tiba di Kantor Distrik Skanto. Nampak beberapa pegawai berada di bagian depan sedang membersihkan halaman kantor. Hadir juga Kadistrik Skanto, Donatus Warombri, S.Sos.
Bupati kemudian melakukan inspeksi dengan memperhatikan struktur organisasi distrik serta memperhatikan angka kehadiran pegawai. Bupati pun menyayangkan dari sejumlah 31 ASN yang tercatat di Kantor Distrik, hanya 4 ASN yang terlihat hadir di pagi itu.
‘’Saya minta kadistrik memperhatikan angka kehadiran ASN distrik, saya minta mereka harus disiplin untuk hadir di kantor. Bahkan mereka perlu mendapatkan sanksi mulai dari yang ringan misalnya membersihkan halaman kantor seperti cabut rumput atau lainnya, bisa sampai ke sanksi yang berat, tergantung dari tingkat pelanggaran yang mereka lakukan,’’tegasnya kepada kadistrik.
Setelah melakukan inspeksi ke Distrik, Bupati kemudian melanjutkan ke Puskesmas rawat inap di Arso III, Jaifuri. Disini Bupati melihat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, mulai dari pendaftaran pasien hingga mengunjungi poli gigi, poli umum, laboratorium, apotik, hingga ruang IGD dan rawat inap pasien.
Bupati juga sempat berkomunikasi dengan masyarakat dan pasien, serta menanyakan tentang ketersedian personil Puskesmas, baik tenaga dokter maupun perawat. Selanjutnya Bupati juga melakukan inspeksi ke ruang-ruang rawat inap, IGD bahkan IPAL (instalasi pengelolaan air dan limbah) ditemani Kapus Arso III, dr. Yani dan Kepala IGD, Andi K. Khoirini.
Atas beberapa kondisi yang ditemui, Bupati Keerom pun memberikan sejumlah intruksi untuk ditindaklanjuti. Bupati mengemukakan bahwa pelayanan publik di distrik-distrik akan menjadi perhatian serius Pemkab Keerom untuk terus ditingkatkan.
‘’Hari ini kita baru lakukan kunjungan ke kantor distrik dan Puskesmas di Skanto. Saya tegaskan kepada ASN bahwa kinerja aparatur akan menjadi perhatian kami. Demikian juga peningkatan pelayanan public, akan menjadi perhatian serius untuk kita tingkatkan. Kita ingin pastikan masyarakat terlayani baik. Ini akan kita seriusi bukan hanya di Skanto tetapi juga di distrik-distrik lain dan puskesmas-puskesmas yang ada di Keerom,’’tegasnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Keerom, Drss. H. Wahfir Kosasih, SH, MH, MSi, juga melakukan inspeksi ke Kantor Distrik Arso Barat, di Sanggaria, Arso I. pada kesempatan ini, Wabup juga melihat kelengkapan struktur dan personil ASN yang hadir. Juga mendapat penjelasan dari Kadistrik Arso Barat, Muhlis Sawaki, SI.Kom, atas kondisi distrik.
‘’Kami sayangkan di Kantor Distrik dari 28 personil ASN dan CPNS yang ada, sayangnya hanya 4 ASN yang hadir termasuk Kadistrik. Ini tentunya kita sayangkan, maka atas kondisi ini saya minta Kadistrik untuk membuat laporan ke Kabupaten untuk ditindaklanjuti pimpinan daerah. Yang pasti kondisi ini tidak ideal dan kita sayangkan,’’ujar Wakil Bupati, kepada wartawan.
Selanjutnya, Wabup juga mengunjungi pelayanan di Puskesmas Arso Barat, di Dukwia, Arso VIII. Disini Wabup menyampaikan bahwa pelayanan berjalan baik. Ia juga mendapat penjelasan dari Plt. Kapus, drg. Freddy Paranta, bahwa Puskesmas Arso VIII, sebenarnya secara Sarpras, Puskesmas bisa melayani rawat inap, namun karena keterbatasan personil maka layanan rawat inap blm dilaksanakan.
Selanjutnya, Wabup melanjutkan inspeksi ke Terminal Aividjan. Karena terminal yang telah dibangun beberapa tahun belum operasional, maka terminal dan pasar Aividjan yang memiliki beberapa los dan ruko tersebut dimanfaatkan oleh OPD untuk berkantor disana.
‘’Sebanyak 4 OPD telah diperintahkan untuk berkantor di Aividjan, diantaranya Dinas Perindagkop dan Dinas Perhubungan, dan lainnya. Kita akan manfaatkan Aividjan, dan tidak ada lagi dinas yang berkantor di luar fasilitas milik pemerintah,’’pungkasny.(N)
