Papua.Utusanindo.Com. Keerom,-Dewan Adat Keerom (DAK), Laurens Borotian melayangkan kritikan terhadap kinerja Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH, MM dan Ketua DPRD Keerom, Bambang Mujiono yang dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan di Keerom.
Laurens Borotian, mengatakan sebelum masa cuti Bupati dan Wakil Bupati sampai sesudah masa cuti berakhir, bupati Keerom Muh. Markum belum juga merealisasikan hak-hak ASN, Nakes, Kepala Kampung, K2, dan Guru, bahkan sudah didemo berkali-kali, Rabu (30/12/2020).
Ia juga memberikan kritikan terhadap DPRD Keerom, yang menurutnya tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kab. Keerom terutama hak-hak ASN, Nakes, Kepala Kampung, K2, dan Guru. Menurutnya, ketua DPRD Keerom tidak produktif, karena persoalan-persoalan yang ada bukanlah persoalan yang baru tetapi persoalan yang sudah lama menjadi tuntutan ASN, Nakes, Kepala Kampung, K2, dan Guru.
“kenapa sudah masa injuri time baru ketua DPRD Keerom pasang badan, selama ini ketua DPRD ada dimana? kenapa sekarang mau jadi pahlawan di siang hari ”, Kata laurens.
Laurens Borotian juga meminta kepada partai politik agar bisa melihat kualitas kader-kadernya di DPRD Keerom, terutama ketua DPRD Keerom yang dinilainya tidak punya kualitas untuk menyelesaikan persoalan di Keerom.
Ia mengatakan dewan adat sebagai lembaga pengawasan hak-hak masyarakat adat akan terus menyuarakan kinerja pemerintah daerah dan ketua DPRD Keerom.
Selain itu, ia menuturkan dari Dewan adat Keerom meminta kepada bupati Keerom untuk melihat persoalan yang terjadi di Kabupaten Keerom secara serius, agar jangan ada indikasi membebani pemerintahan selanjutnya.
Ia juga melontarkan pertanyaan kepada bupati Keerom, “ kenapa hak-hak ASN, Nakes, Kepala Kampung, Kategori 2 ( K2 ), dan Guru belum terbayarkan?, Kemudian kenapa Kasda Keerom kosong?, Ada kabar burung, bahwa kita ada kehilangan anggaran di Dana Alokasi Umum (DAU), apakah itu benar atau tidak? Ini yang perlu kita cermati sama-sama ”, ujarnya.
Tuntutan-tuntutan ASN, Nakes, Kepala Kampung, K2, dan Guru perlu adanya kebijakan dari bupati Keerom untuk bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada, agar semua pihak bisa menjaga kondisi keamanan di Kab. Keerom.
Ia juga meminta kepada pemerintahan Provinsi Papua agar bisa melihat semua persoalan yang ada di Keerom, karena persoalan di Keerom sudah sangat parah. Dan juga kepada Kejati Papua untuk kembali melihat tuntutan-tuntutan yang sudah diajukan ke Kejati Papua.
“Kami bisa menilai kenapa Kejati Papua tidak bisa mengambil sikap tegas, karena sampai hari ini Keerom belum ada tindakan-tindakan tegas dari Polda Papua dan juga Kejati Papua. Untuk itu kami sangat mengharapkan Polda dan Kejati segera turun dan melihat Keerom secara serius ”, tutupnya. ( N )
