Ketua DPC FGM GKI Keerom Kritisi Kebijakan Bupati Keerom

Papua.utusanindo.com. Keerom,-Ketua DPC Forum Generasi Muda ( FGM ) GKI di Tanah Papua, Bennny Franklin Fonataba, mengkritisi kebijakan Bupati Keerom, Drs. Muh.Markum, SH.MH.MM Keerom yang mengangkap Drs. Irwan, M.MT sebagai Plt. Sekda Keerom.

Melalui via ponsel Kamis 17/12/2020, Benny mengomentari kebijakan Muh. Markum yang telah mengangkat Ridwan sebagai Plt. Sekda Keerom. menurutnya, Drs. Irwan, M.MT merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Plt. Satpol PP, dan sekarang menjadi Plt. Sekda Keerom menggantikan Dr. Blasius Sejati Waluyo.

Benny mempertanyakan hal itu, apakah bisa Irwan menjalankan tugasnya dengan merangkap jabatan.

Bupati Keerom, dalam hal ini Muh. Markum harus memberi kejelasan kepada masyarakat Keerom agar masyarakat bisa terdidik dengan situasi di dalam system pemerintahan. Kata Benny

Menurut Benny, seseorang yang merangkap lebih dari satu jabatan, atau dua jabatan justru tidak efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sehingga dirinya mengkritisi kebijakan yang telah diambil oleh Bupati Keerom, Muh. Markum. Ini harus menjadi perhatian Bupati, agar bisa membatalkan Irwan menjadi Plt. Sekda Keerom.

“ supaya bisa mendidik masyarakat di Kabupaten Keerom dan juga ASN karena ini adalah suatu jabatan birokrasi yang tidak mendidik bagi kita semua, sehingga kami dari FGM Keerom mengkritisi bagian ini supaya menjadi perhatian kita bersama”, katanya.

Ia menuturkan, masih banyak pejabat di lingkungan pemerintahan Keerom yang layak dan pantas untuk menduduki jabatan ini, bukan hanya pak Irwan saja karena masih ada Asisten I bidang pemerintahan umum, bapak Edi Buntan yang bisa secara otomatis menggantikan Sekda yang lama.

“ kenapa harus pak Irwan dari Dinas Perhubungan, yang mana sudah menuai kontraversi di mata masyarakat, justru menjabat sebagai Plt. Sekda Keerom, Bupati harus jelih melihat ini supaya pemerintahan dalam beberapa bulan ini bisa berjalan dengan sehat”, katanya.

“ jangan kita mengangkat pejabat tapi tidak bisa melihat hal-hal seperti ini, nanti bisa terjadi persoalan-persoalan di tingkat pemerintahan tapi juga di masyarakat, bagian ini kami kritisi, karena ini pembelajaran bagi kita bersama”, ujarnya.

” Seakan-akan tidak ada pejabat atau kepala SKPD yang layak, padahal banyak kita punya pimpinan-pimpinan atau pejabat yang layak duduk di jabatan ini, perseteruan politik sudah selesai sekarang kita perlu bangun Keerom yang baru, kita juga berharap Muh. Markum juga bersama-sama membangun perubahan di Keerom, jangan beliau turun dari jabatan Bupati tapi meninggalkan kesan yang kurang baik bagi masyarakat keerom”, Tutupnya. (N)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *