Papua.Utusanindo.Com. Keerom,- Kantor Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Keerom Dipalang oleh ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Pertanian, di jalan Trans irian, Distrik Arso, Selasa ( 5/1/2021 ).
Alasan pemalangan Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan dikarenakan beberapa tuntutan yang sampai saat ini belum direalisasikan oleh Pemda Keerom, diantaranya Insentif tenaga kontrak 2 bulan, Kinerja Triwulan III dan IV, Kekurangan 20% K2, dan Biaya Operasional Perjalanan ( BOP ) Penyuluh 1 tahun.
Kordinator Aksi, David Jeferson Sokoy, SP mengatakan tuntutan ASN dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Keerom sudah sejak tahun 2020 namun sampai dengan tahun 2021 belum juga direalisasikan, sehingga mereka mengambil langkah untuk melakukan pemalangan Kantor.
“ hari ini kita semua, penyuluh dan staf di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Keerom melakukan pemalangan, tutup kantor. Kami minta Kepala Dinas harus hadir dan memberikan penjelasan kepada teman-teman, bagaimana solusinya ke depan, agar kami tidak seperti anak ayam yang kehilangan induk”, Katanya.
Ia meminta agar Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi agar segera bersama-sama memfasilitasi untuk dapat menjawab semua tuntutan-tuntutan.
“ rencananya besok kita akan melakukan kordinasi ke tingkat kabupaten, kemudian kita akan langsung ke Provinsi untuk bertemu dengan Gubernur Papua” ujarnya.
Sementara itu pada saat yang sama, Siprianus Sulu mengatakan “ aksi pemalangan kantor Dinas Pertanian dan Perikanan kabupaten Keerom ini dilakukan karena kami selaku ASN merasa tidak adil, kenapa hak-hak kami tidak dibayarkan”, ungkapnya.
Sipri menambahkan, “ sudah berulang kali kordinasi ke Kaban Keuangan tetapi hanya sebatas janji. Seharusnya kepala Dinas Pertanian cepat merespon persoalan ini, tetapi sepertinya Kepala Dinas Pertanian diam saja, ini maksudnya apa, tidak ada pertemuan juga dengan seluruh ASN Dinas Pertanian untuk menjelaskan persoalan ini, kami seolah-olah berjalan sendiri tanpa ada pimpinan, oleh karena itu kami bersepakat untuk palang kantor saja sehingga semua orang bisa tahu siapa pemimpin yang benar-benar bekerja untuk melayani dan juga peduli dengan persoalan yang terjadi di tahun 2020 ”, tukasnya.
Harapanya hak-hak yang belum direalisasikan agar segera dibayarkan, karena jika tidak, maka akan berdampak luas, karena semua penyuluh tidak akan melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, tutup Siprianus Sulu. ( N )
