Papua.Utusanindo.Com.Jayapura,- Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang dan Majelis Rakayat Papua (MRP) segera bentuk tim untuk mengatasi konflik di distrik Kiwirok, konflik antara TNI/Polri telah merugikan fasilitas pemerintah dan rakyat sipil.
“ DPRD Pegunungan Bintang bersama MRP utusan disana segera bentuk tim untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi, bayak fasilitas pemerintah kantor Bank Papua, Rumah Sakit, sekolah yang dibakar saya kesal, DPRD secepatnya bentuk tim” hal itu disampaikan Daud Wenda,S.Pd,.MM Kabid Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan Kabupaten Pegunugan Bintang periode 2012-2015 itu kepada media ketika ditemua halamn rumah expo waena tadi ,(30/9/2021) sore.
Agar mengatasi konflik DPRD Bentuk Tim dan Membangun pendekatan tokah agama,kepala suku,pemerintah Daerah dan semua elemen di kabupaten pegunungan bintang agar konflik segera usai dan fasilitas umum selamat maupun masyarakat sipil melakukan aktifitas seperti biasa.
“DPRD Bentuk Tim dan melakukan pendekan masyarakt,semua elemen yang ada di pegunungan bintang supaya bersma sama, bersatu padu mengatasi konflik, apa lagi papua sedang berlangsung agenda nasional PON” Katanaya
Ia mengatakan masa periode bupati sebelumnya tidak terjadi konflik besar besaran namun mengapa masa kepemimpinan Bupati sekalang terjadi konflik.
“ saat masa bupati welinton wenda dan kostan tidak terjadi konflik tetapi kenapa bupati sekarang baru terjadi konflik, tentu ada oarng tertentu untuk menghacurkan kepemimpinan bupati sekarang” Ujar wenda
Bupati merupakan kepala Pemerintahan, DPRD memiliki tugas untuk mengatasi konflik di kiwirok pegunungan bintang melalui tim yang dibentuk bersama sama eleman pemerintah bersatu padu pulihkan pegunugan bintang distrik kiwirok.
“ke pegunungan bintang saat momentum politik dan sesuda mengambil suara rakyat , ketika dipilih tingalkan daerah ini tidak boleh terjadi lagi , seketika terjadi konflik seharusnya mencari solusi karena itu tugas DPRD dipilih oleh rakyat seharusnya urus rakyat “ tegasnya
Selain itu, ia meminta Bupati segera mengatifkan kantor perwakilan dan harus ada kepala perwakilan di sentani sudah tutup beberapa waktu lalu, kantor perwakilan sangat membantu dalam komunikasi menghubungkan atar distrik yang ada di pegunungan Bintang melalui Radio SSB terutama distrik Kiwirok karena akses komunikasi sulit.
“Kantor perwakilan sangat membantu sehinga buapati segera aktifkan kantor perwakilan di sentani agar informasi dan komunikasi tentang masyarakat 34 distrik dapat diatasi dengan baik terutama distrik kiwirok” kata kepala seksi kerja sama antar lembaga dan informasi kabupaten pegunungan bintan kantor perwakilan sentani itu
Mengapa pos TNI dan Polri berada dekat perumahan warga,puskesmas, bank dan gedung sekolah tetapi tidak mampu diselamatkan mala di bakar saja, pasti semua bisa di atasi kembali kepada DPRD .
“bagaiman penagananya undang pemerintah,tokoh agama.adat,masyarakat pasti ada jalan keluar untuk menyelesaikan” tandasnya (Akia Wenda)
