Papua.Utusanindo.Com.KEEROM,-Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut.MUP., hadir dan membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( MUSREMBANG RKPD ) Tahun 2026 Kabupaten Keerom, Tahun 2025. Pada Rabu ( 16/4/25 ) di Hotel Grande Arso 2.
Kegiatan ini juga di hadiri oleh Wakil Bupati Keerom, Drs. DAUD, M.Si., Ketua DPRK Keerom, Kanisius Kango, S.Sos., Pimpinan OPD, para kepala Distrik, Kejari, Kejati, TNI/POLRI, akademisi UNCEN, akademisi UNIPA dan lainnya.
Dalam sambutan Bupati Keerom, mengatakan Musrembangda tahun ini merupakan tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Keerom dengan Visi “KEEROM MAJU YANG TRANSFORMATIF, MANDIRI, BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN”.
Untuk mewujudkan Visi tersebut, perlu menyusun program dan kegiatan yang konkrit dan menjawab permasalahan yang ada di kampung-kampung.
Program dan kegiatan yang direncanakan harus memperhatikan misi Bupati dan Wakil Bupati Keerom yakni:
1. Memantapkan mutu sumber daya manusia putra/putri Papua yang berkualitas, menguasai iptek, berintegrasi, kreatif, inovatif dan berdaya saing global.
2. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan yang berkelanjutan.
3. Memantapkan tatakelola pemerintahan terintegrasi dan melayani.
4. Memantapkan sistem hukum dan hukum adat.
5. Memantapkan modal transformasi konektifitas antara wilayah dan infrastruktur dasar.
6. Memantapkan Inovasi dan daya saing.
7.Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan khusus.
Kemudian lanjutnya lagi, ada beberapa program prioritas yang perlu diakomodir dalam Musrembang Tahun ini diantaranya:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan menguasai IPTEK.
2. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis komoditi lokal dan potensi SDA.
3. Peningkatan kemakmuran rakyat melalui program-program antara lain, Pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat, Peningkatan ketahanan pangan lokal.
4. Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah melalui rekayasa infrastruktur perkotaan dan infrastruktur kampung, pembangunan jaringan telekomunikasi, penyediaan air bersih perkotaan dan pedesaan, penyediaan listrik.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan yang murah, terjangkau, dan berkualitas.
6. Peningkatan akses, pemberdayaan, pembinaan, dan rehabilitasi kesejahteraan sosial masyarakat.
7. Memperkokoh perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat.
8. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan khusus.
9. Memperkokoh keberlanjutan SDA, ketahan ekologi, dan adaptasi perubahan iklim.(nic)
