Papua.Utusanindo.Com. Keerom,- Piter Gusbager, S.hut, MUP, sebagai wakil Bupati Keerom bertemu dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan Kab. Keerom untuk membangun dialog terkait hak-hak yang belum dibayarkan. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati, Senin ( 11/1/2021 ).
Piter Gusbager, S.hut. MUP, yang juga sebagai Bupati terpilih menuturkan tugasnya yang pertama memberikan pelayanan umum terhadap masyarakat Keerom, kedua kesejahteraan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri dan yang ketiga tidak kala pentingnya adalah stabilitas wilayah Kab. Keerom. Ini merupakan tugas yang melekat pada saya sebagai wakil bupati untuk mengawasi seluruh jalannya roda pemerintahan di wilayah ini, ungkapnya.
Ia juga mengatakan dalam pertemuan tersebut, didampingi oleh asisten I Kab. Keerom, untuk mendengar, mencatat seluruh keluhan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari keluhan tuntutan mereka terhadap tidak terbayarnya kinerja triwulan 3, intensif-intensif beberapa hak-hak yang melekat kepada mereka selama tahun 2020, dan sampai awal tahun 2021.
” Kita melihat ada pemalangan dibeberapa OPD dan ini sudah mengkwatirkan bahwa pelayanan masyarakat akan terganggu. Untuk itu dalam pertemuan tadi sudah kita dengar seluruh aspirasi dan tuntutan mereka dicatat dan kita akan melakukan rapat terbatas untuk mengambil langkah penting “, ungkapnya.
Saya sebagai wakil bupati juga sudah menjelaskan sesungguhnya persoalan anggaran APBD tahun 2020 yang mengakibatkan tidak terbayarnya hak-hak pegawai itu kami sudah dorong ke DPRD untuk dibentuk Pansus untuk menyelidiki. Dan sekarang Pansus sudah terbentuk dan sudah bekerja.
“Bagi saya pasti akan ada hasil, apa sebenarnya penyebabnya?, dan saya minta DPRD supaya transparan atau terbuka terhadap masyarakat, apa sebenarnya yang menyebabkan keuangan Kab. Keerom atau anggaran daerah di akhir tahun kemarin menyebabkan PNS Keerom berhenti dan beberapa dinas ini tidak terbayarkan?” Tegasnya.
“Saya pikir pengguna anggaran di daerah ini sudah tidak ketahui, sebenarnya kebijakan anggaran dan keuangan di daerah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala daerah dalam hal ini bupati.” Maka ini harus diselesaikan sebelum akhir masa jabatan di bulan Februari. “Jangan masalah-masalah lama ini masuk dalam administrasi pemerintahan yan baru.” Katanya.
“Saya sebagai Bupati terpilih yang baru sudah saya tegaskan ke pagawai bahwa beban-beban dari pemerintahan administrasi yang lama tidak akan dimasukan ke dalam administrasi pemerintahan yang baru, karena kita mau melakukan sesuatu yang baru kita mau membenahi semua, kita mau melayani masyarakat, melayani Aparatur Sipil Negara ini dengan baik sehingga tidak ada lagi “gali lubang tutup lubang, stop itu tidak boleh.” Tegasnya
“Maka saya minta saudara bupati yang menjabat untuk mengambil langkah-langkah penting sebelum akhir masa jabatan melepaskan jabatan, karena sepenuhnya masih menjadi tanggung jawab dan juga DPRD Keerom untuk melakukan kajian, baik kajian anggaran maupun kajian hukum terhadap persoalan keuangan daerah Kab. Keerom mulai dari tahun 2018, 2019 sampai 2020 yang mengakibatkan banyak tunggakan daerah baik kepada pihak ketiga maupun kepada masyarakat dan ASN Keerom.” Imbuhnya.
“Saya sudah perintahkan di APBD tahun 2021 tidak ada proyek-proyek yang dibuat hanya untuk cari proyek dan harus menyesuaikan dengan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih dan kita akan rasionalisasi efisiensi anggaran maka masalah ini tidak terjadi.” katanya
Wakil bupati juga menghimbau dan mengajak untuk bersatu bergandengan tangan, pilkada sudah selesai mari satukan niat baik kita untuk menyelamatkan Keerom. Kita bersatu bergotong royong bahu membahu untuk membangun Keerom. Keerom ini butuh kerja sama kita semua.
Laurens Borotian perwakilan dari ASN angkatan 1 juga menambahkan bahwa pertemuan kali ini yang dilakukan oleh wakil bupati, kami dari sisi ASN melihat bahwa ini adalah hal positif. Melihat hal-hal yang terjadi pemalangan-pemalangan kantor dan ini semua ada sebab dan akibat. Jelasnya.
Ia juga mengatakan persoalan-persoalan ini baru muncul atau klimaksnya di tahun ini tapi sebenarnya persoalan ini sudah berjalan dari tahun 2017,2018, 2019 sampai 2020. Dan tindakan yang dilakukan oleh wakil bupati dan beliau sebagai bupati terpilih, ini mempunyai catatan penting untuk pemerintahan yang baru.
Hasil dari pertemuan ini saya melihat semua perwakilan ASN yang ikut hadir semua respon positif bahwa ada titik terang yang dilakukan oleh wakil bupati dalam hal ini melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait tentang hak-hak ASN yang ada. Tindakan ini dilakukan supaya normalisasi kembali pelayanan yang ada.
“Kami juga menilai dari beberapa tahun ini DPRD hanya nama saja dari fungsi dan tugas tidak nampak pada kebijakan pemerintah.” Kami harapkan bahwa DPRD juga harus bisa menginformasikan dan terbuka terhadap penggunaan anggaran dari tahun ke tahun.
“Kenapa anggaran ini mengalami kekosongan di kasda? “, tutupnya. ( N )
