Papua.Utusanindo.Com. JAYAPURA,-Dinilai tidak mengakomodir pengusaha Papua dalam proyek pengadaan perumahan, Kualisi Pengusaha Papua melakukan aksi demo meminta agar Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Papua Ir. Faisal Soedarno ST, MT diganti.
Koordinator lapangan aksi demo Mikael Sineri mengatakan Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Papua Ir. Faisal Soedarno ST, MT. Tidak mengutamakan anak Papua dalam proyek perumahan.
“Tuntutan kami kepala balai dan satker segerah dicopot kepala balai dan Sakter karena ada diskriminasi dalam pembagian Proyek sehingga membuat kami pengusah asli Papua tidak dapat serta tersingkir di daerah kami sendiri,” ujarnya, usai demo di depan kantor balai tersebut di Entrop, Jumat, (2/7).
Ia mengaku pihaknya sebelum demo telah dilakukan konsultasi dengan kepala balai tapi tidak dindahkan.
“Kami suda berusaha koordinasi tapi pihak balai, beliau, (Kepala Balai) tidak ada di tempat bahkan keluhan dari pegawai didalam juga hak – hak mereka belum di bayarkan, maka kami minta segerah di ganti kepala balai dan satker, karena tidak perna menghargai pengusaha Papua dan ini tanah Papua sebagai daerah yang punya otsus maka keberpihakan itu harus tapi tidak dilakukan,” katanya.
Bahkan menurut mereka pihak balai tidak menjalankam Intruksi presiden Jokowi dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2009 tetang pengadaan barang dan jasa terkait percepatan pembangun di Probinsi Papua
“Dalam proyek perumahan tidak ada anak Papua bahkan di Subkon dan Tender dan tadi kami rencana palang kantor dan pada hari senin kami akan balik jika tidak ada tangapan dari kepala balai,kami akan tutup kantor,” katanya.
Sementara itu, Kasubag Umum dan TU Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Papua Anna Hanifa ST mengatakan Permintaan pendemo meminta bertemu kepala balai tapi beliau tidak ditempat karena masih di dinas luar.
Terkait lelang dan Tender ia mengaku tidak tau-menauh karena tidak sesuai kapasitasnya.
“Soal lelang Bukan kewenangan kami itu langsung dia bawa PPTK dan Ka Satker kalau lelang semua dilakukan dengan online baik pendaftaran dan bukan di kami tapi di PP2JK, kalo untuk subkon saya tidak tau bukan kewenangan kami,” katanya (aw)
