Papua.Utusanindo.Com. Keerom,-Sejumlah Guru berkumpul di Dinas P&K menuntut hak-hak yang belum dibayarkan. Selasa (12/01/2021)
Pius Amo selaku Guru SD Negeri Dubu Distrik Web, yang merupakan perwakilan dari para guru mengemukakan bahwa mereka menunggu kejelasan dari pemerintah setempat dalam hal ini Bupati dan DPRD segera memutuskan untuk membayar hak-hak para Guru. Tegasnya
Ia melanjutkan lagi terkait hak-hak guru yang belum di bayarkan atau yang belum keluar sama sekali adalah Sertifikasi Guru tri wulan ke empat, ia menegaskan bahwa Sertifikasi Guru ini merupakan bukan uang milik Daerah ini merupakan uang dari pusat dan uang dari pusat itu sendiri sudah ada di aplikasinya sudah kentara, sudah kelihatan bahwa uang itu sudah ditransferkan ke Kasda. Seharusnya uang di Kasda kurang lebih bertahan tiga hari, uang itu tidak boleh tinggal lebih dari tiga hari bahkan ini sudah sangat terlambat sampai pada januari tanggal 12/01/2021.
Pius Amo melnjutkan lagi terkait dengan dana bantuan pusat BOP PAUD, dan Kesetaraan SKB. Bantuan-bantuan ini juga merupakan bantuan langsung dari pusat dan belum ada kejelasan dari pemerintah sampai pada saat ini. Kemudian, Persoalan yang ketiga terkait dengan Kinerja, untuk dinas-dinas lain kinerja sudah dibayarkan triwulan 3, akan tetapi untuk dinas Pendidikan ini belum terbayarkan untuk triwulan 3 dan triwulan 4, yang kami pertanyakan itu kapan dibayarkan. Katanya
Ia menjelaskan lagi tuntutan ini sebenarnya sudah pernah dilakukan, tepatnya pada tanggal 28/12/2020 dan sudah dijanjikan untuk dibayar lunas pada tanggal 31/12/2020, setelah itu dijanjikan lagi sekitar tanggal 04/01/2021 dan ini sudah sampai pada tanggal 12/01/2021, harapan kami itu lewat dari tanggal 08/01/2021 itu semua hak-hak itu sudah dibayarkan, akan tetapi nyatanya tidak ada tanggapan sama sekali.
Pius Amo selaku perwakilan dari para Guru meminta kepada Kapolres untuk mengusut persoalan ini, baginya tindakan ini sudah termasuk dalam tindak pidana perencanaan, dan kami minta segera usut masalah ini dan menangkap orang-orang bermasalah, karena baginya ini merupakan anggaran yang diperuntuk bagi Guru-guru dan bukan untuk orang-orang yang berada dipemerintahan.
Kami akan menunggu konfirmasi dari pemerintah Kabupaten Keerom untuk dinas pendidikan sampai pada hari ini, jika sampai besok hak-hak kami tidak dibayarkan, maka kami akan blokir seluruh kantor dan tentunya kami akan adakan aksi dan buat laporan ke Polres Keerom untuk diusut, tutupnya. ( N )
