Papua.Utusabindo.Com.KEEROM,- Merasa kurang puas dengan kinerja kepala kampung yang dinilai tidak transparan dalam penggunaan anggaran, maka warga kampung Warbo-Arso VII Distrik Arso Barat memalang kantor kampung dan menuntut kepala kampung turun dari jabatannya. Kegiatan pemalangan kantor dilakukan pada kamis ( 24/3/22 ) pagi hari.
Dari pantauan media ini di lokasi pemalangan, terlihat ada puluhan warga yang datangi kantor kampung dan melakukan pemalangan menggunakan kayu, kursi, ranting-ranting pohon serta tulisan mosi tidak percaya terhadap kepala kampung. Turut hadir dilokasi juga ada Ketua Bamuskam dan anggota, serta aparat kemanan.
Pada kesempatan itu, Agus selaku warga setempat mengatakan kepada media ini bahwa warga tidak puas dengan laporan kepala kampung yang dinilai tidak transparan terhadap laporan penggunaan dana kampung.
” jadi semua laporan yang disampaikan oleh kepala kampung tidak sesuai dengan kegiatan di lapangan, disitu kami tanya semua kegiatan itu mengambang, dari situ tidak ada penjelasan, tidak ada penyelesaian, akhirnya kami ambil tindakan seperti ini, kami mohon tindakan seperti ini Pemda bisa turun tangan”, katanya.
Ia juga mengatakan sudah seharusnya kepala kampung Warbo-Arso 7 turun dari jabatannya karena sudah 2 tahun dilakukan pertemuan realisasi LPJ tapi tidak ada perbaikan dan hampir semua kegiatan yang ada tidak adanya transparansi.
Contohnya kami bertanya beberapa kegiatan seperti pembangunan tanggul penahanan banjir, tidak ada bukti realisasi anggaran bahkan pihak kampung pun tidak memberitahukan kepada Bamuskam, jadi kepala kampung kerja sendiri.
Dengan tindakan pemalangan tersebut, Agus juga berharap agar Pemerintah Daerah bisa merespon dan menindaklanjuti aspirasi warga tersebut.
” kami sebagai warga minta dengan tegas kepala kampung bertanggung jawab dan turun dari jabatannya karena sudah tidak sesuai dengan visi-misinya sebagai kepala kampung Warbo yakni salah satunya Transparansi”, ujarnya.
Yang kami minta laporan realisasi anggaran bukan rekap realisasi pencairan dan tidak ada data konkrit tetapi disampikan laporannya secara lisan.
Sementara itu Mursalim juga menuturkan bahwa DD tahap I 40% ada program kegiatan pembangunan tanggul penahan banjir dibangun 3 titik senilai 110 juta, menurut keterangan kepala kampung bahwa kegiatan itu dari anggaran DD namun warga mengecek di lapangan ternyata tidak.
Kemudian pembersihan drainase kampung senilai kurang lebih 44 juta ternyata selama tahun 2021 dana DD tahap II tidak ada program pembersihan drainase kampung, sehingga warga mempertanyakan dana tersebut.
Di waktu yang sama, Ketua Bamuskan kampung Warbo, Aloysius Organis mengatakan bahwa terkait aksi warga yang memalang kantor kampung dan beberapa tuntutan yang menjadi aspirasi warga tetap akan ditindaklanjuti oleh Bamuskam dengan melakukan rapat internal kemudian membawa persoalan ini ke DPMK dan Inspektorat kabupaten Keerom untuk mengaudit penggunaan anggrana 2020-2021.
Ia menambahkan bahwa terkait LPJ tahun 2020-2021 memang ada ketidakpuasan dari warga, kita mencoba untuk duduk kembali namun sampai saat ini kepala kampung masi sibuk. Gerakan masyarakat ini merupakan kepedulian warga terhadap pembangunan di kampung.
Sementara di tempat berbeda, Kepala Kampung Warbo, Joko Susanto ketika dikonfirmasi melalui via telfon mengatakan bahwa untuk menyelesaikan hal itu akan diadakan Muskam.
Katanya, bahwa persoalan pemalangan tersebut karena masyarakat belum paham.
” kalo transparansi itu, transparansi yang bagaimana itu yang dituntut. Apalagi kalo terkait dituntut mundur lah itu saya sudah tenang-tenang saja, saya ngak masalah tapi tuntutan itu harus berdasarkan aturan”, ujarnya.
Terkait Transparansi anggaran ia juga menjelaskan bahwa sudah melaksanakan sesuai APBK. (Nicko)
